Pilkada DKI 2017 sudah mendekati sesi debat resmi yang di selenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta. Sesi debat pertama yang dilaksanakan tanggal 15 Januari 2017 sudah ditunggu banyak pihak, terutama oleh warga DKI mengenai ide & gagasan Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut penulis sangat keliru pendukung AHY menganggap sesi debat yang disiarkan oleh stasiun TV tidak resmi dari KPUD, sehingga tidak wajib menghadiri acara debat cagub tersebut. Ini bukan masalah wajib atau tidak, ini menyangkut uji Kompetensi jauh sebelum AHY harus di latih debat terlebih dulu atau tidak.
Seharusnya, AHY-Sylviana menghadiri acara debat tersebut. Publik sangat menantikan Ide mereka untuk solusi permasalahan DKI Jakarta yang belum diselesaikan oleh petahana, yakni pasangan Ahok-Djarot.
Rakyat membutuhkan politik akal sehat, bukan klarifikasi tidak substantif mengenai ketidak-hadiran mereka di acara debat. Dalam penggalan video AHY yang menjadi viral di media sosial mengenai solusi penanganan banjir sangat mengiris Nalar dan akal sehat penulis.
AHY tidak memberikan solusi teknis mengenai penanganan banjir di Jakarta. Rakyat tidak membutuhkan ilustrasi kota terapung, rakyat membutuhkan tidur nyaman saat hujan deras.
Publik membutuhkan penjelasan secara detail, apabila tidak setuju dengan relokasi, berikan rekomendasi dari relokasi tersebut. Pro-kontra terhadap kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Ahok-Djarot itu hal biasa.
Tetapi uji lah manfaat-mudharat hasil dari relokasi, lakukan observasi seberapa besar mudharat yang dihasilkan dari relokasi tersebut. Gunakan data untuk mengkritisi kebijakan relokasi yang dilakukan Ahok-Djarot. Bukan retorika politik atau Ilustrasi kota terapung.
Melalui tulisan ini, penulis berpikir dengan pencalonan AHY di Pilkada DKI 2017 semakin meyakinkan publik bahwa cikeas mengalami syahwat kekuasaan. Muatan Dinasti politik sangat kental, Cikeas mempergunakan partai demokrat untuk terus melakukan manuver politik, walaupun AHY bukan kader demokrat.
Gaetano Mosca, filsuf Italia dalam bukunya The Ruling Class, menyatakan “Setiap Elit pada faktanya menunjukan kecenderungan untuk membangun tradisi yang turun temurun atau untuk menjadi sekumpulan orang seketurunan, jika tidak bisa dalam aturan hukum.” Inilah yang coba dilakukan oleh Cikeas.
Apabila kita perhatikan, bagaimana agar dinasti politik tercapai bisa kita kaitkan dengan kecenderungan partai demokrat dan koalisi nya dalam mencalonkan AHY. Hal ini terkesan dipaksakan, pencalonan AHY diluar dugaan. Tidak mencari figur yang memiliki rekam jejak, tetapi orang terdekat (Feodalisme).
Dengan sistem Feodalisme, sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina partai demokrat, SBY menggunakan wewenang dan pengaruh nya sebagai mantan Presiden untuk mengakomodir koalisi nya menyetujui pencalonan AHY. Saya yakin bukan atas dasar aspirasi rakyat, ini Ilusi.
Kecenderungan partai demokrat dalam menentukan pilihan politiknya sering bernuansa Pragmatisme. Tindakan walk-out di sidang paripurna, tidak berkoalisi maupun menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo membuktikan demokrat tidak mau menjalankan mesin partai nya secara Professional.
Bagaimana dengan Cikeas? Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan Cikeas (juga), seperti tidak berniat membangun trust dalam internal partai nya. Jabatan-jabatan penting di Demokrat pun di pimpin oleh keluarga SBY. Demokrat menjelma seperti partai keluarga.
Di mulai dari Pilpres 2014, majunya besan SBY yaitu Hatta Rajasa sebagai wakil presiden nya Prabowo Subianto menjadi indikasi bahwa SBY tidak mengikhlaskan sepenuhnya kekuasaan politik untuk Pemerintahan selanjutnya. Hal ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi Indonesia.
Demokrasi harus mampu melawan feodalisme dan dinasti politik. Demokrasi menjadi cita-cita bangsa Indonesia pasca-reformasi terlepas dari dinasti politik dan kekuasaan. Dengan pencalonan AHY di Pilkada DKI 2017 menjadi upaya Cikeas dan Partai demokrat selanjutnya untuk menapaki kekuasaan politik di Indonesia.
Dinasti politik tidak melanggar UU, dinasti politik tidak melanggar hukum juga. Tetapi dinasti politik membuka peluang yang sangat besar bagi Stakeholder melakukan abuse of power.
Dan demokrasi tidak memfasilitasi pergantian kekuasaan secara garis keturunan. Upaya membangun dinasti politik sangat rentan dengan korupsi apalagi jika terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia.
Dan telah terbukti oleh dinasti politik di era pemerintahan Orde baru Soeharto dan Provinsi Banten di pemerintahan era Ratu Atut. Dan rezim SBY banyak terjadinya kasus mega korupsi, pun banyak kader partainya yang terjerat kasus korupsi.
Majunya AHY memperkuat indikasi upaya dinasti politik Cikeas melalui Pilkada DKI. Partai demokrat tidak mau berjiwa besar seperti yang dilakukan oleh PDIP dan Gerindra. Melalui AHY demokrat melawan prinsi-prinsip demokrasi. Demokrat menyangsikan AHY yang tidak memiliki rekam jejak di Eksekutif.
Demokrat harus belajar pada PDIP dan Gerindra. Gerindra berani mengusung Anies Baswedan yang bukan kader partai dan notabene menjadi lawan pada Pilpres 2014 lalu. PDIP berjiwa besar dengan mengusung Ahok walaupun bukan kader partai.
Membangun trust sangat penting dalam politik. Demokrat tidak mempertimbangkan rekam jejak, ini memperburuk citra Demokrat. Suatu kemunduran bagi demokrat yang sedang memperbaiki citra buruknya.
Penulis berharap, politik saat ini harus segera mengalami perbaikan. Demokrasi jangan menjadi alat untuk syahwat kekuasaan. Demokrasi harus menjadi sistem untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas, transparan dan professional.
Nasi sudah menjadi bubur, sudah cukup AHY tebar pesona dengan cara melompat ke arah pendukung atau malah ikut-ikutan membuat album lagu. Tinggalkan gaya politik lama tersebut, beri rakyat pendidikan politik yang baik. Jelaskan kepada mereka program kerja, yakinkan mereka dengan visi yang terukur.
Menyusun program dengan menjelaskan solusi teknis akan menjadi angin segar bagi Pilkada DKI dan legacy atas keputusan mencalonkan Agus Yudhoyono mungkin merupakan keputusan tepat. Mengapa mungkin? Karena opini penulis juga belum tentu tepat, tergantung pembaca ada di pihak mana, bukan?
Bintang Pamungkas
http://www.qureta.com/post/dampak-feodalisme-partai-demokrat
