JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan adanya perubahan mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Soalnya KIP yang sudah tersalur sekitar 60 persen selama ini menurutnya belum semua tepat sasaran. Jika selama ini disalurkan melalui desa-desa, ke depan Muhadjir ingin penyaluran 40 persen KIP yang belum tersalur akan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah sesuai data pokok pendidikan saat ini.
Baca juga:
- Bangke! Sandiaga, Cawagub Anies, Pernah Mau Nelanjangi Depe!
- Sandiaga Uno, Cawagub Anies Terlibat Penipuan Proyek Minyak
- Breaking News! Ini Hasil Pertemuan Anies dan Rizieq
- Rizieq Shihab: Anies Baswedan Sejalan dengan FPI
“Oktober ini batas akhir, nanti akan kita lewatkan langsung ke sekolah. Saya akan mohon presiden untuk kita salurkan lewat sekolah memakai data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan itu daftar anak miskin yang sudah di sekolah. Ini penting jangan sampai mereka drop out kan. Kita protek, kita lindungi,” kata Muhadjir ditemui setelah Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.
Muhadjir menjelaskan, selama ini pemerintah menyalurkan KIP melalui desa memakai data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. KIP disalurkan ke keluarga miskin yang punya anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini diharapkan digiring masuk sekolah dengan membawa KIP. Kartu itu juga didata di sekolah, kemudian dikirim ke Jakarta datanya sehingga bisa diberi bantuan dana.
“Itu sangat panjang. Ternyata yang mau digiring juga sudah banyak yang di sekolah. Makanya ini kemarin agak rumit, karena itu sampai batas akhir Oktober itu nanti semua kartu yang beredar di desa itu, kita anggap sudah tidak berlaku, kemudian sisanya yang belum beredar kita ambil alih. Kita alirkan lewat sekolah berdasarkan data pokok pendidikan,” katanya.
Muhadjir yakin, nantinya penyaluran KIP melalui sekolah pasti tepat sasaran karena mereka sudah terdaftar dan mereka anak keluarga miskin. Muhadjir juga mengemukakan pandangannya atas penyaluran KIP selama tidak tersalur sungguh-sungguh karena tidak menggunakan data terbaru. Data yang dipakai masih data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 dan diperbarui dari data 2012. Namun, tidak semuanya diperbarui sehingga tidak tepat sasaran.
“Sehingga banyak yang sudah menikah itu. Mau diberi bantuan ternyata sudah pada menikah dan memang juga ada yang memang tidak berniat untuk masuk sekolah. Misalnya sudah tamat SD, dia di area perkebunan teh, sudah merasa nyaman menjadi bekerja di perkebunan teh itu,” katanya.
Beberapa penerima KIP yang tidak tepat sasaran ini, kata Muhadjir, berpikir untuk apa melanjutkan sekolah kalau sudah punya penghasilan. Menurut dia, banyak kasus seperti itu yang terjadi di lapangan. Itu sebabnya penyaluran berdasarkan data pokok pendidikan ini sudah tepat karena sudah memakai standar untuk menjaring siswa-siswa dari keluarga miskin. “Jadi nggak ada masalah,” kata Muhadjir.
Dia berharap penyaluran KIP ini selesai akhir tahun 2016. Nantinya, pemberian-pemberian manfaat dalam bentuk uang dipastikannya bisa dipertanggungjawabkan untuk tahun anggaran 2016.
Ketidaktepatan sasaran penyaluran KIP ini juga tidak lepas dari kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya Anies Baswedan, selama jadi Menteri, Anies kebanyakan ngomong ngawang ngidul padahal penyaluran KIP adalah salah satu pekerjaan inti yang merupakan program Presiden Jokowi.
Namun pemecatan Anies sebagai Menteri tidak menundukan nafsu berkuasanya, kini ia berambisi untuk menduduki kursi DKI 1, padahal jadi menteri aja tidak becus, udah mau nyalon Gubernur.
(pikiranrakyat/gerpol)