Jakarta- Calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memaparkan program DP hunian tempat tinggal nol rupiah sebagai salah satu program kerja mereka.
Paparan disampaikan melalui laman resmi Anies-Sandi untuk Pilkada DKI Jakarta di www.jakartamajubersama.com, tepatnya dalam artikel berjudul “Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah” yang dimuat pada Rabu (22/2/2017).
“Program DP nol rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” demikian definisi yang tertulis dalam artikel tersebut.
Baca Juga:
- Terbukti Menipu, Akhirnya Anies Bilang DP Rumah Dicicil 6-12 Kali
- Anies Cagub 0%
- Bank Indonesia Membongkar Dusta Anies Sandi
- Soal Rumah Tanpa DP, Anies Sandi Harus Minta Maaf
Dengan kata lain, program DP nol rupiah ini bukan berarti sama sekali tidak ada DP untuk pembelian hunian tempat tinggal di Jakarta. Melainkan, ada mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan, yaitu dengan konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan.
Artikel tersebut turut menyertakan skema sebagai ilustrasi. Ada sebuah rumah sederhana seharga Rp 350 juta. Jika mengikuti aturan pada umumnya, DP dimisalkan 15 persen dari harga rumah, yaitu Rp 52,5 juta.
Dengan program DP nol rupiah, Pemprov DKI disebut akan menalangi pembayaran DP tersebut ke bank. Sementara, warga yang mengajukan kredit rumah mencicil kepada Pemprov DKI.
Program ini memuat kriteria warga seperti apa yang memenuhi syarat agar bisa dibantu Pemprov DKI, salah satunya dengan melihat kebiasaan menabung selama enam bulan.
Jika warga bisa rutin menabung senilai Rp 2,3 juta (nominal sesuai hitungan skema ilustrasi) selama enam bulan di Bank DKI, maka kemungkinan besar bisa ikut program DP nol rupiah.
Syarat lainnya adalah harus warga DKI Jakarta serta melampirkan bukti penghasilan tiap bulan. Nantinya, program akan dibuat per gelombang, dengan jumlah penerima program yang dibatasi, misalkan maksimal 50.000 keluarga atau individu per gelombang.
Padahal menurut aturan BI DP rumah nol persen itu dilarang tapi Anies tetap ngeles dan ngibul programnya tidak bertentangan dengan aturan.
(kompas/gerpol)
