Strategi pengamanan APBD hingga tiga lapis diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama saat bertemu Anies Baswedan. Anies mendatangi Ahok sebagai pihak yang memenangi Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat, kemarin.
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, berharap sistem itu dipertahankan oleh Anies saat memimpin Jakarta lima tahun mendatang. Sistem itu, menurutnya, mampu mencegah permainan anggaran yang coba dilakukan anggota DPRD.
Baca:
- Takut Telat, Presiden Naik Ojek, Susi Naik Patwal, Anies Naik Heli Hehehe…
- JK Bela Anies Soal Pemberitaan Media Luar tentang Islam Radikal
- Anies Temui Ahok Naik Heli Pengusaha, Netizen: Motor Matic Merahnya Mana Pak?
“Itu konsep yang telah dibuat pak Ahok untuk cegah pokir (pokok-pokok pikiran) ilegal. Itu upaya untuk mencegah pembocoran anggaran,” kata Adnan, Jumat 21 April 2017.
Sistem pengamanan itu, kata dia, terbukti efektif mengungkap skandal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD-Perubahan 2014.
Menurut Adnan, jika Anies tak meneruskan sistem itu, maka akan berdampak kepada kepercayaan publik.
“Konsep itu kan sudah ada standarnya. Sudah banyak diketahui publik. Kalau sampai diubah, tentu masyarakat akan curiga,” ujar Adnan.
Selama menjadi gubernur, Ahok mengandalkan sistem teknologi informasi (IT) untuk mengawasi dan mengevaluasi APBD. Sistem IT itu terdiri dari tiga lapis, yakni sistem e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting. Ahok meyakini cara itu mampu mencegah munculnya anggaran siluman.
Pemprov DKI juga membuka dokumen perencanaan anggaran hingga harga satuan barang. Dokumen ini berbasis aplikasi agar warga Jakarta berpartisipasi aktif mengawasi.