TERNATE – Penolakan terhadap FPI meluas. Setelah kasus Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Front Pembela Islam (FPI) kembali ditolak.
Kali ini Gerakan Pemuda Ansor (GP) Ansor Maluku Utara menolak wilayahnya dimasuki Front Pembela Islam (FPI), organisasi kemasyarakatan yang dinilainya berpotensi melawan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(baca: Giliran Umat Islam Manado Menolak FPI dan Rizieq Shihab!)
“Siapapun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara. Termasuk FPI atau siapa pun itu,” kata Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib di Ternate, Sabtu (14/1/2017).
Salim yang didampingi Kapolda Brigjen Tugas Dwi Aprianto, Danrem 152/Babullah Kolenel Inf Sahono, Kabinda Brigjen TNI Handi Geniardi dan Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad mengatakan, penolakan ini dengan slogan Maluku Utara Damai Tanpa FPI.
(baca: Terbongkar! Bukti-Bukti FPI Dukung Agus-Sylvi)
Bahkan, pihaknya menolak imam besar FPI, kehadiran tokoh-tokoh FPI, dan mendesak forum komunikasi pimpinan daerah agar tidak memberikan ruang bagi organisasi tersebut di Malut.
“Ini adalah instruksi pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim di Indonesia. Jika ada, saya kira itu upaya memecah belah bangsa untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Menurut Salim, imam besar hanya ada di masjid-masjid besar dan GP Ansor secara institusi menegaskan menolak Habib Rizeq sebagai imam besar.
(baca: GP Ansor NU Menolak Rizieq Shihab Sebagai Imam Besar)
Sementara itu, Ketua MUI Malut, Salman Ahmad ketika dihubungi mengatakan, secara organisasi pihaknya tidak mengenal pimpinan atau imam besar.
“MUI hanya mengenal bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya memiliki pimpinan tertinggi yaitu Presiden,” ujarnya menanggapi isu tentang Imam Besar Umat Islam.
Salman menegaskan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hanya mengenal satu pemimpin negara, dalam hal ini Presiden.
netralnews.com
