Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua dan Papua Barat tegas menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Cenderawasih karena dinilai tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, kata Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
“Kami dengan tegas menolak dan meminta agar HTI dibubarkan. Mereka bisa mengancam keutuhan negara dengan ajaran-ajaran khilafah yang terang-terangan bertentangan dengan ideologi Pancasila,” katanya didampingi sejumlah pentolan pengurus organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Gerakan Papua Cinta Damai.
Baca:
- Bagaimanakah Strategi Kelompok Radikal dalam Menghancurkan NU? (Mewaspadai Gerakan Radikal Anti NKRI)
- Sekali Lagi, Jaga Anak-anakmu dari Kelompok Islam Radikal!
- Jelas Siapa Yang Diperangi Banser
Menurut dia, GP Ansor akan menjadi terdepan memimpin penolakan HTI di Papua, salah satunya dengan aksi moral demo damai lewat long march dari Kotaraja, Distrik Abepura, ke kantor gubernur di pusat kota Jayapura, Senin pekan depan.
“Kami akan gelar aksi moral untuk mendorong agar HTI dibubarkan. Kehadiran mereka sudah pasti akan merusakkan toleransi di Papua yang sudah terjalan cukup lama,” kata dia.
“Kami minta Kapolda dan Gubernur Papua, serta Pangdam Cenderawasih dan Kanwil Kementerian Agama segera mengambil langkah tegas untuk memubarkan kelompok HTI. Kami sepakat Papua zona damai yang menjadi miniatur Indonesia. Hari ini kami beri apresiasi Kapolri untuk memberantas HTI karena mereka menggunakan konsep khilafah sama artinya mengubah ideologi bangsa,” lanjut Amir.
Senada itu, Michael Sineri, salah satu pentolan organisasi pemuda Black Danger Community Papua dengan tegas menyampaikan bahwa HTI tidak tepat berada di provinsi paling timur Indonesia, karena dinilainya menghasut masyarakat dan berujung pada aksi makar.
“Kami juga dengan tegas menolak HTI di Papua. Pemerintah harus segera mengambil sikap, jangan mendiamkan masalah ini hingga terjadi hal-hal yang tidak berkenan, kami sudah hidup rukun, aman dan damai,” kata Michael.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah berhak membubarkan HTI. “Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (2/5).
Belum ada keterangan dari HTI mengenai tuntutan GP Ansor di dua provinsi paling timur Indonesia itu.
(antaranews/gerpol)