“Lihat, Pak,” kata sopir taksi itu sambil menunjuk gedung lima lantai yang baru dibangun. “Itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Dulu pernah roboh, dan sekarang sudah dibangun lima lantai! ”
“Saya seorang Muslim, Pak,” tambahnya. “Saya bisa melihat akhirnya Jakarta bisa dibangun dengan baik. Saya setiap hari keliling jalanan Jakarta selama 15 tahun, dan baru sekarang saya bisa bilang pembangunan benar-benar berhasil. ”
Sialan, pikirku. Kejadian ini berlangsung tiga hari sebelum putaran kedua pemilihan gubernur di Jakarta bulan lalu, sebuah drama epik tentang ras dan prasangka yang telah memecah orang-orang di seluruh Indonesia – di istana kepresidenan, di masjid-masjid, di media sosial dan di rumah-rumah warga.
Sopir tersebut mengatakan bawha dia adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan nama Ahok, gubernur petahana Jakarta. Ahok telah mempromosikan anggaran yang lebih transparan, reformasi birokrasi dan infrastruktur perkotaan yang lebih baik. Ahok juga orang Kristen dan keturunan etnis Tionghoa, hal ini penting dikatakan karena dua kenyataan inilah yang sebagian besar menjadi alasan kenapa beberapa hari setelah naik taksi itu dia memilih untuk tidak mendukung Anies Baswedan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Etnis Cina merupakan bagian dari 1 persen populasi Indonesia. Mereka telah menjadi korban ketidakadilan sejak masa penjajahan, sama halnya saat serangan massal terjadi, yang sebagian disebabkan oleh gerakan anti-komunisme. Tapi para Muslim radikal juga telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam dunia politik selama beberapa tahun terakhir. Ancaman baru bagi minoritas Tionghoa pun muncul, mempengaruhi toleransi beragama di negara dengan penduduk mayoritas muslim ini.
“Jangan bicara tentang Ahok di depan keluarga,” kata ibu mertua saya saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Februari. Dia mengingatkan saya bahwa keponakan dan sepupunya ikut berpartisipasi dalam gerakan “Bela Islam”.
Protes tersebut diawali dengan pidato yang disampaikan Ahok pada akhir September yang mengkritik rival politiknya karena mengutip Alquran untuk mempengaruhi para pemilih Muslim. Ahok mengatakan bahwa orang-orang “dibohongi dengan Surat Al-Maidah 51,” sebuah ayat Alquran yang telah diterjemahkan oleh departemen agama sebagai larangan umat Islam untuk memilih orang Kristen atau Yahudi sebagai pemimpin atau sekutu.
Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa Ahok telah menghina Alquran. Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi Islam radikal garis keras, membawanya ke pengadilan sebagai bentuk penistaan agama yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Dipimpin oleh FPI, para pendukung pasangan calon selain Ahok melakukan demonstrasi.
Kasus penistaan agama bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak seniman dan kritikus telah diadili karena menulis cerpen tentang Nabi Muhammad yang turun ke bumi atau menerbitkan kontes popularitas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad berada di peringkat 11 di antara yang lainnya.
Baca:
Tetapi kasus Ahok ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena setelah gerakan Bela Islam, kelompok Islam radikal mulai menyuarakan pemberlakuan hukum Islam di seluruh Indonesia yang mana saat ini hanya dipraktekkan di provinsi barat laut Aceh.
Gerakan Bela Islam dilakukan pada tanggal-tanggal yang mereka anggap simbolik. Gerakan pertama berlangsung pada 4 November 2016, dan disebut “Bela Islam 411”: “411” terlihat seperti kata “Allah” dalam aksara Arab. Gerakan kedua, yang diadakan pada 2 Desember 2016, menjadi ” Bela Islam 212″, yang kemudian dikutip oleh seorang komikus Marvel asal Indonesia pada salah satu halamannya.
Gerakan ini bergema secara luas. Misalnya, komikus Marvel, Ardian Syaf yang diam-diam dianggap menyatakan dukungan terhadap gerakan 212 ini melalui komik barunya “X-Man Gold # 1”. Ia menggambarkan angka “212” di sebuah bangunan di dalam komiknya, dan juga menuliskan “QS 5:51,” yang mengacu pada Al-Maidah 51, yang muncul di seragam pemain bisbol.
Sebelumnya, FPI telah dikenal sebagai organisasi yang sering melakukan serangan main hakim sendiri pada beberapa tempat yang mereka anggap tidak bermoral, seperti bar atau klub. Saat ini, FPI telah membawa hukum Islam ke dalam politik arus utama. Dalam Pilkada DKI ini, FPI secara terbuka mendukung pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono, yang lebih dikenal dengan nama AHY, dengan slogan, “Jangan memilih pemimpin non-Muslim.”
Meskipun mendapat dukungan, AHY, yang merupakan seorang tentara dan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan presiden keenam Indonesia, harus dikalahkan pada putaran pertama di bulan Februari, dengan hanya mendapatkan 17 persen suara. (Ahok mendapat 43 persen, dan Anies sekitar 39 persen.) Setelah kehilangannya, pendukung gerakan Bela Islam lantas mengalihkan dukungannya pada Anies Baswedan.
Meskipun Anies memenangkan putaran kedua, dan mendapatkan jabatannya sebagai gubernur, tugas FPI ternyata belum selesai. Sasarannya bukan lagi Ahok, tetapi pemilihnya pada Pilkada 2017, yang tujuan utamanya adalah pada pemilihan presiden 2019.
“Tetangga terus ngajak bergabung Bela Islam,” adik perempuan saya mengeluh kepada saya baru-baru ini. “Mereka mengatakan, sebagai Muslim, kita memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi.” Adik saya dan saya tinggal di komplek perumahan yang sama di pinggiran kota Jakarta. Kami memiliki sebuah Grup WhatsApp dengan para tetangga, yang awalnya disiapkan untuk membahas masalah lingkungan kami seperti keamanan lingkungan.
Saya sendiri jarang membukanya, tetapi adik saya sering kali membaca pesan-pesannya, dan dia mengatakan bahwa banyak tetangga yang mempromosikan agenda politik Islam.
Slogan-slogan yang mengintimidasi tampaknya mulai bermunculan di mana-mana. Sejumlah mesjid di seluruh Jakarta telah memasang spanduk bertuliskan, “Masjid ini tidak menyolatkan jenazah pendukung penista agama” yang mana tentunya merujuk pada para pendukung Ahok. Beberapa khotbah Jumat sekarang juga membahas hal yang serupai, “Muslim memilih pemimpin Muslim,” meskipun undang-undang dengan jelas melarang penggunaan masjid atau tempat ibadah lain untuk kampanye politik.
Reaksi terhadap dakwah-dakwah semacam ini juga cukup hebat. Banyak spanduk yang mendukung penerapan Jakarta Bersyariah mulai bermunculan.
Hal ini menjadi penting karena Jakarta dianggap sebagai patokan bagi elit-elit politik yang ingin memimpin Indonesia secara lebih luas. Karena bagaimanapun, dinamika pemilihan gubernur ini identik dengan pola politik nasional.
SBY tentu saja mendukung anaknya AHY. Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai utama di Parlemen, mendukung Ahok. Prabowo Subianto, yang kalah dari Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2014 lalu, mendukung Anies. Dan kemenangan terakhir Anies atas Ahok bulan lalu seperti balasan atas kekalahan Prabowo dan pemecatan Anies sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo.
Pada kenyataannya, Pilkada DKI Jakarta ini bisa menjadi pertanda yang lebih buruk kedepannya. Akan lebih banyak pemilihan gubernur dan pemimpin daerah di Indonesia kedepannya, dan tentunya pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 2019. Politisi Indonesia seperti AHY dan Anies telah bermain api dengan berbagi panggung politik bersama ormas-ormas Islam. Karena mereka, kelompok-kelompok Islam radikal menjadi penentu terbesar dalam politik Indonesia.
Eka Kurniawan, seorang novelis, yang telah menulis novel-novel laris seperti “Cantik Itu Luka” dan “Lelaki Harimau”
Artikel di atas diterbitkan oleh the New York Times, 2 Mei 2017 dengan judul “An Election in Jakarta, an Omen for Indonesia”
(nytimescom/gerpol)