Rencana penerapan Syariat Islam di Jakarta oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Petinggi DPP HTI, Muhammad Rahmat Kurnia menjelaskan, syariat Islam adalah solusi bagi permasalahan yang ada di negeri ini.
Baca:
- Warga Jakarta Menolak Kontrak Politik Jakarta Syariah Anies Sandi
- Spanduk Jakarta Syariah Memang Dari Anies Sandi
- Heboh, Soal ISIS dan Jakarta Syariah, Sesama Pendukung Anies Berkelahi di Medsos
“Pokoknya siapapun yang menerapkan syariat Islam, pasti kita dukung. Kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam itu kita dukung, siapapun,” kata Rahmat saat dihubungi, Kamis (7/4).
Dosen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, HTI secara garis perjuangannya memang menawarkan syariat Islam sebagai solusi. Jadi terhadap penerapan syariat Islam di manapun pasti setuju.
Dia juga berpendapat bahwa penerapan syariah Islam juga bisa diterapkan di kota lain selain Jakarta.
“Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Harusnya ya bisa, bahkan semuanya harusnya syariah,” ujar Rahmat.
Walau begitu, Rahmat mengkritik implementasi penerapan syariah yang sudah ada di Indonesia seperti Aceh. Menurutnya implementasi aturan syariah di Aceh, masih setengah-setengah.
“Tapi kan persoalannya itu ada perda syariah tetapi dalam implementasinya memang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah itu. Implementasinya belum berjalan dengan baik,” jelasnya.
Rahmat berharap jika nantinya syariah Islam diterapkan di Jakarta, kebijakan ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga aturan syariah bisa benar-benar diterapkan sepenuhnya.
Isu penerapan syariah di Jakarta sempat naik menjadi perbincangan di publik setelah beredar spanduk bertuliskan program Jakarta Bersyariah oleh pasangan Anies-Sandi. Meskipun sempat membantah bahwa spanduk tersebut bukan berasal dari timnya, baik Anies maupun Sandi sampai saat ini belum menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu penerapan syariah di Jakarta. Sementara itu, kemarin (5/4), tim dari Ahok-Djarot meminta agar Anies-Sandi degan tegas menolak isu ini.
(rmol/gerpol)