Isu pekerja Tiongkok dijadikan senjata untuk menekan pemerintah Jokowi. Jokowi dianggap memberi kelonggaran masuknya pekerja Tiongkok. Jokowi disebut berkiblat ke Tiongkok untuk menjadikan Indonesia menjadi negara berpaham komunis. Begitu demagogi barisan sakit hati sisa-sisa residu Pilpres 2014.Berbagai pernyataan pers dibuat oleh kelompok ini, produksi cerita berkeliarannya orang Tiongkok dibuat sebagai pemanas, aneka demonstrasi digerakkan di berbagai kota. Tapi tahukah kalian kemana muara isu pekerja Tiongkok ini?
Kelompok ini juga paling keras bersuara agar pemerintahan Jokowi harus dilengserkan. Alasannya sangat absurd: pemerintahan Jokowi melanggar UUD 45, neolib dan berpihak pada kepentingan asing dan aseng. Sebuah narasi besar yang berhasil menaikkan sentimen masyarakat. Lumayan kan, dengan memakai isu Tiongkok bisa mendelegitimasi Jokowi dan saat yang sama menaikkan sentimen pada Ahok. Siapa yang diuntungkan dengan isu ini tak lain dan tak bukan adalah AHY.
Namun pelan-pelan fakta ini terkuak. Seorang pejabat mengaku ditelepon seorang yang saat ini telah dijadikan tersangka kasus makar. Orang tersebut dulunya aktivis partai berlambang matahari (sebut saja Si A). Si A menyampaikan pesan kepada pejabat, agar segera menghubungi seseorang yang mampu meredam gerakan buruh.
Orang yang dimaksud (sebut saja Si B), adalah petinggi partai oposisi, jabatannya wakil ketua umum, yang kerap mengklaim memiliki organisasi pekerja (meskipun tak pernah jelas jumlah anggotanya). Tujuannya agar ditemukan “solusi damai” antara kelompok buruh yang kerap berbicara isu pekerja Tiongkok dengan pemerintah.
Tahu dong, apa maksud solusi damai di sini? Ya benar, solusi damai adalah penyelesaian masalah dengan sejumlah uang tutup mulut. Untungnya, cara licik ini serta merta langsung ditolak pejabat tinggi negara tersebut. Ajakan berdamai dengan gerakan yang tak cukup memiliki bobot adalah tindakan sia-sia.
Kita sekarang paham modus kelompok ini dalam mendapatkan uang adalah dengan memeras. Skemanya begini:
1. Menggunakan isu kembali ke UUD 45 asli sebagai narasi gerakan
2. Menggerakkan demonstrasi untuk isu pekerja Tiongkok, isu-isu perkotaan dan isu-isu ekonomi nasional untuk menekan pemerintah
3. Mengutus satu orang yang paling berpengaruh untuk berhubungan dengan salah satu pejabat negara yang dianggap paling bertanggung jawab atas sebuah isu
4. Kepada pejabat negara tersebut diberikan satu nama yang paling direkomendasikan untuk bisa menyelesaikan masalah. Satu nama tersebut yang akan menghubungi pemimpin demonstrasi
5. Penawaran uang damai sebagai bagian utama penyelesaian isu.
Cara kerja kelompok ini sudah berlangsung lebih satu dekade. Pada pemerintahan sebelumnya cara ini efektif untuk mendapatkan uang besar. Strategi “memukul untuk merangkul” di zaman dulu sangat efektif. Tapi kali ini mereka kena batunya, cara-cara intimidatif, memeras tak mempan untuk menekan pemerintahan Jokowi. Jokowi dan jajarannya lebih memilih penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah; merazia pekerja illegal asal Tiongkok, selain juga menangkap para pemeras yang berusaha menggulingkan pemerintah.
