JAKARTA – Ketua DPP Pos Relawan Rakyat (Pos Raya), Ferdinandus Semaun menilai pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan calon wakil gubernur Sandiaga Uno banyak menyampaikan program bohong kepada warga DKI Jakarta.
Selain mencla-mencle soal reklamasi, Anies-Sandi juga telah mengibuli warga Jakarta dengan program rumah dengan uang muka 0 Rupiah.Alhasil, janji Anies-Sandi tak lebih dari sekedar pepesan kosong yang cuman enak didengar tapi pasti tidak akan terealisasi.
Baca:
- Mulut Anies Makin Nyinyir dan Bau, Katanya: Bikin KTP Cepat Bukan Berarti Pemerintahannya Bagus
- Kang Sobary: Jangan Percaya Mulut Cengar Cengirnya Anies Baswedan
- Anies, Sudahi Provokasimu!
“Setelah melalui tahapan sosialisasi dan masa kampanye yang begitu panjang, akhirnya masyarakat Jakarta menyimpulkan Anies-Sandi tidak memiliki program kerja yang konkrit dan realistis untak memperbaiki kehidupan masyarakat,” ujar Ferdinandus di Jakarta, Selasa (18/4).
Kondisi ini terang Ferdinandus menyebabkan banyak warga Jakarta yang tadinya memilih Anies-Sandi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Ahok-Djarot.
Pengalihan dukungan ini membuat elektabilitas Ahok-Djarot di hari-hari terakhir ini meningkat tajam mengungguli Anies- Sandi. “Jadi, banyak program Anies-Sandi yang tidak masuk akal, banyak bohongnya,” imbuhnya.
Apa catatan kritis warga terhadap Anies-Sandi sehingga mereka ramai-ramai menyebrang ke Ahok-Djarot?
Ini beberapa alasannya:
1.Anies berbohong soal Menolak Reklamasi. Dalam berbagai kesempatan, Anies menegaskan dirinya menolak reklamasi dan akan menghentikan reklamasi yang sekarang berjalan di Jakarta Utara.
Namun dalam debat terakhir yang diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun TV, Ahok mempertanyakan langkah konkrit Anies untak menghentikan reklamasi. Apa produk kebijakan Anies sebagai gubernur DKI yang akan menghentikan produk kebijakan pemerintah pusat terkait reklamasi?
Kira-kira demikian inti pertanyan Ahok dalam debat tersebut.
Anies menyadari bahwa hierarki hukum dan perundang-undangan kita tidak memungkinkan seorang gubernur menganulir kebijakan pemerintah pusat. Sebaliknya, justru pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menganulir produk kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, Anies tidak mampu menjawab pertanyaan Ahok dengan tegas dan gamblang.
Masyarakat yang menonton debat itupun menyimpulkan Janji Anies adalah Pepesan Kosong, enak didengar tapi pasti tidak akan terealisasi.
2.Anies berbohong soal Rumah dengan DP 0 Rupiah. Sekali lagi, kita ambil debat terakhir sebagai rujukan karena langsung keluar dari mulut yang bersangkutan dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam debat tersebut Ahok mempertanyakan rumah seperti apa yang akan dibangun, dimana rumah tersebut akan dibangun, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang berhak menfapatkannya?
Menjawab pertanyaan Ahok tersebut Anies menegaskan bahwa dirinya tdk menjanjikan membangun rumah. Anies dan Sandi hanya menjanjikan Pemda DKI yg akan dipimpinnya menyiapkan instrumen pembiayaan agar warga bisa membeli rumah dengan DP 0 Rupiah.
Siapa yang membangunnya? Bisa pemerintah, bisa swasta, bisa masyarakat, tapi Anies Sandi sendiri tidak menjanjikan akan membangun rumah dan dijual dengan DP 0 Rupiah kepada warga. Pertanyaan kritis warga adalah, bagaimana kalau tidak ada yang membangun dan siap bekerja sama dengan skema pembiayaan 0 Rupiah?
Instrumen pembiayaan dengan skema DP 0 Rupiah milik Anies-Sandi tidak akan berfungsi bukan? Masyarakat yang cerdas akhirnya menilai bahwa Anies tidak sungguh-sungguh berkomitmen untak menyediakan tempat hunian yang layak untuk warganya.
Warga membandingkannya dengan komitmen Ahok Djarot yang dengan tegas menyatakan Pemda DKI yang dipimpinnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan tempat hunian yang layak bagi warga yang kurang mampu.
Program ini tdk tergantung kepada pihak lain, tetapi Pemda DKI sendiri yang akan membangunnya dengan skema Sewa dengan harga yang sangat murah. Mengapa disewakan dan tidak dibagikan secara gratis?
Disewakan agar Pemda DKI bisa bangun lebih banyak lagi dan semua warga Jakarta mendapatkan tempat hunian yang layak.
Kalau semua sudah dapat, baru Pemda DKI bisa berpikir menyediakan rumah dengan skema Hak Milik secara gratis kepad warga yang tidak mampu.
3.Anies sudah terbukti gagal sejak kampanye. Anies selalu bicara tentang tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Mari kita periksa bagaimana perwujudan aspek partisipatif, merangkul semua pihak, dan transparan itu diterapkan Anies selama masa kampanye. Mampukah Anies merangkul semua pendukungnya untak partisipatif dalam upaya pemenangan Anies Sandi?
Faktanya, lebih dari 75% dana pemenangan Anies-Sandi yang totalnya berjumlah hampir Rp 90 miliar lebih bersumber dari pribadi Sandiaga.
Hal ini berbeda jauh dengan Ahok-Djarot yang sebagian besar dananya beradal dari sumbangan warga yang menjadi relawannya.
Logika sederhana warga akhirnya menilai bagaimana mungkin Anies bisa menjalankan kepemimpinan yang partisipatif di Jakarta yang kondisi masyarakatnya sangat kompleks kalau dia sudah gagal mempraktekannya di dalam tim pemenangan?
Masyarakatpun curiga karena memang politisi itu tidak dapat dipercaya, dengan mengeluarkan dana pribadi sebesar itu bukan kah setelah terpilih nanti Sandiaga akan berusaha untuk begal APBD seperti yang lazimnya dilakukan oleh banyak politisi?
Itu terkait aspek partisipatif. Bagaimana dgn aspek transparansi. Sederhana saja, periksa laporan keuangan kampanyenya. Laporan keuangan kampanye saat putaran pertama adalah sebuah jawaban yang sangat jelas kalau Anies-Sandi gagal total dalam menerapkan prinsip transparan dalam tata kelola pemerintahan.
Selain beberapa kelemahan Anies Sandi seperti yang dipaparkan di atas, migrasi dukungan juga disebabkan oleh keunggulan Ahok dalam menawarkan program kerjanya kepada masyarakat. Selain program lama yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga dan perlu ditingkatkan lagi, Ahok-Djarot juga mampu menawarkan beberapa program baru yang sangat dibutuhkan oleh warga seperti Kartu Jakarta Lansia dan Program Bedah Rumah.
Menariknya, program Ahok Djarot ini tidak perlu menunggu hasil pilkada dan pelantikan untuk dapat diimplementasikan, tetapi langsung bisa berjalan sekarang juga karena Ahok Djarot masih Gubernur dan Wagub DKI sampai bulan Oktober nanti.
(gerpol)