Memang isu ini masih belum bisa begitu dipastikan kebenarannya. Tetapi pernyataan bahwa ada satu-satunya anggota komisi II yang tidak menerima fee terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012 sangatlah sulit dipalingkan dari satu-satunya nama yang sampai saat ini sulit dijerat dengan suap dan korupsi. Ya, Nama itu adalah Basuki Tjahaya Purnama, orang yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca: Ini Bukti Sejak Awal Ahok Tidak Setuju E-KTP, tapi Pendukung Anies Malah Fitnah Ahok Terlibat E-KTP
Indikasinya sebenarnya sangatlah mudah untuk dilakukan. Jika saat ini lagi ramai Pilkada dan kasus E-Ktp sedang sangat ramai, tetapi nama Ahok tidak disangkut pautkan maka sangat besar sekali kemungkinan bahwa Ahok memang sangat bersih ketika menjadi anggota DPR komisi II. Pantaslah Ahok tidak sesumbar ketika mengatakan bahwa BTP namanya itu singkatan dari Bersih, Transparan, dan Profesional.
Kasus pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012 ini memang sedang sangat ramai dibicarakan. KPK bahkan sudah mewanti-wanti bahwa kasus ini akan membawa nama-nama besar yang bisa saja mengguncangkan Indonesia. Beberapa nama sudah dihembuskan kepada publik oleh orang-orang yang tahu tentang kasus ini.
Nazaruddin pernah mengatakan, salah satu pejabat yang menerima gratifikasi dalam kasus E-KTP adalah Gamawan Fauzi. Lalu nama Ketua DPR saat ini Setya Novanto, lalu juga disebutkan nama Yasonna Laoly, serta beberapa nama lain. Mantan Ketua Komisi II pada saat itu pun sudah diperikas untuk diminta keterangannya.
KPK PERIKSA MANTAN KOMISI II DPR RI 2009-2014
Mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar, sudah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Chairuman Harahap dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah dipanggil dan ditanyai mengenai dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan dalam proyek E-KTP.
“Ada pertanyaan apakah di komisi II ada pembagian uang, apakah Pak Ganjar menerima atau enggak. Saya jawab tidak, kebetulan tadi ada salah satu yang langsung dikonfrontasi ke saya, ya saya jawab apa adanya,” kata Ganjar di depan gedung KPK sekitar pukul 17.15 WIB, Rabu (7/12).
Nama Ganjar dipanggil dalam kasus ini agak mengejutkan bagi saya. Karena dalam pikiran saya, Ganjar termasuk salah satu pejabat yang bersih. Dipanggilnya Ganjar sebagai saksi membuat saya jadi sedikit mempertanyakan integritas beliau sebagai pejabat publik.
Berikut adalah nama-nama anggota komisi II DPR pada saat itu..
Fraksi Partai Demokrat
Taufik Effendi
Abdul Wahab Dalimunte
Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono
Khatibul Umam Wiranu
H Djufri
Amrun Daulay
GRay Koes Moertiyah
Muslim
Subiyakto
Abdul Gafar Patappe
Rusminiati
Nanang Samudra
Kasma Bouty
Fraksi Partai Golongan Karya
Burhanuddin Napitupulu
Basuki Tjahaya Purnama
Tubagus Iman Ariyadi
Nurul Arifin
Agun Gunanjar Sudarsa
Taufiq Hidayat
Mustokoweni Murdi
Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
H Murad U Nasir
Paskalis Kossay
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ganjar Pranowo
Alexander Litaay
Yassona H. Laoly
Eddy Mihati
Arif Wibowo
Budiman Sudjatmiko
Rahadi Zakaria
Irvansyah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Agus Purnomo
H M Gamari Sutrisno
Mahfudz Siddiq
Tossy Aryanto
Aus Hidayat Nur
Fraksi Partai Amanat Nasional
Teguh Juwarno
H Rusli Ridwan
Sukiman
Wa Ode Nurhayati
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Nu’man Abdul Hakim
HM Izzul Islam
Aw Thalib
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Ida Fauziyah
Masitah
Abdul Malik Haramain
Fraksi Partai Gerindra
Harun Al-Rasjid
Mestariani Habie
Fraksi Partai Hanura
Djamal Azis
Miryam S Haryani
Dari nama-nama di atas, ada satu nama seperti yang saya singgung di atas yang tidak pernah dikaitkan dalam kasus pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. Bayangkan saja isu sudah sehangat ini, persaingan politik memanas, tetapi Ahok tidak pernah disangkutkan dalam kasus ini. Padahal kalau Ahok digiring dalam kasus E-KTP bisa langsung nyungsep kejlembab sampai ke dasar elektabilitasnya.
Tapi apa mau dikata, sama seperti lebaran kuda yang hanyalah khayalan belaka sang mantan, terseretnya Ahok dalam kasus korupsi sangat sulit dilakukan. Sudah pernah dicoba dalam kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi jakarta serta tuduhan dana Teman Ahok, tetap saja Ahok dinilai bersih.
KPK juga sampai hari ini tidak pernah memanggil namanya sebagai seorang saksi. Nazaruddin dan yang lainnya tidak pernah juga menyinggung nama ini. Yang ada malahan seseorang mantan anggota komisi II menyebut dia salah satu anggota (mungkin satu-satunya) yang tidak terima apapun dari E-KTP.
PRIA PEKERJA KERAS ATAU PRIA MEMBUAL DENGAN KATA_KATA
Itulah mengapa untuk menjegal Ahok paling ampuh dengan menggunakan isu SARA. Usaha yang cukup berhasil memaksa Ahok harus melalui babak perpanjangan waktu atau Putaran Kedua Pilkada DKI. Janganlah heran kalau agama terpaksa harus dipolitisasi sekali lagi demi ambisi dan syahwat berkuasa para mafia dan koruptor.
Seharusnya Jakarta bangga memiliki Gubernur seperti Ahok. Negarawan sejati yang sudah puas dan cukup dengan dunia ini. Hidupnya kini hanya diabdikan demi membangun negeri dan mensejahterakan seluruh manusianya. Hal yang malah dengan segala cara dihalalkan untuk menjegalnya dan menjadikan Jakarta lumbung dana para mafia dan koruptor.
Pilkada Jakarta ini ibarat seorang wanita yang dihadapkan pada dua pria. Yang satu pria yang bekerja keras dan terus berusaha mensejahterakan sang gadis tanpa melakukan dosa dan melanggar peraturan. Sedangkan yang satu lagi, pria yang pandai dan lihai membuai dengan kata-kata indah namun menghancurkan, serta tawaran “Plus-Plus” dan hidup yang OK OCE, namun pada akhirnya akan ditagih dengan semua bunga-bunganya.
Saya yakin, Jakarta adalah wanita cerdas dan bijak. Tahu memilih pria yang akan menjadi pemimpin rumah tangganya untuk 5 tahun ke depan. Pemimpin yang akan mensejahterakan rakyat tanpa pandang SARA dan golongan. Jangan lepaskan pemimpin berintegritas seperti Ahok yang bahkan sangat diinginkan bukan hanya provinsi lain, tetapi juga negara lain.
Salam E_KTP.
BY PALTI HUTABARAT ,seword
(sempurna_ltd/gerpol)