Kemampuan Anies-Sandi dalam membuat program kerja nampaknya semakin terlihat kecacatannya. Mereka belum bisa membuat program yang matang. Masih hangat program rumah DP 0 % rupiah yang setelah dikritik kemudian direvisi oleh Anies menjadi DP 0 Rupiah. Kali ini, mereka mengadopsi program milik Agus-Sylvi yaitu pemberian dana 1 milyar per RW. Tidak tanggung-tanggung mereka bahkan menaikkan nominal menjadi 3 milyar per RW. Namun sayangnya, program ini dilaporkan oleh Advokat dari Tim Advokasi Jakarta Bersih ke Bawaslu.
Advokat dari Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI), Aidil Fitra, mengatakan, mereka melaporkan program tersebut karena tidak tercantum dalam visi dan misi yang disampaikan Anies dan cawagub pasangannya, Sandiaga Uno, ke KPU DKI Jakarta.
“Anies Rasyid Baswedan ini tidak pernah melaporkan program kerjanya ke KPU tentang pemberian Rp 1 miliar per RW. Makanya kami datang kemari, ke Bawaslu, untuk melaporkan beliau,” ujar Fitra di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis.
Program Anies yang disampaikan saat kampanye di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (7/3/2017) itu, juga dinilai rawan politik uang. Anies menjanjikan pemberian dana hingga Rp 3 miliar per RW.
“Jadi menurut kami itu posisi tidak masuk akal dan itu mungkin arahnya mau ke politik uang bisa, menjanjikan sesuatu juga bisa,” kata dia.
Baca Juga:
- Menuju Khilafah Bersama Anies Baswedan, PKS dan FPI
- Pendukung Teroris di Belakang Anies 1
- Pendukung Teroris di Belakang Anies 2
- Pendukung Teroris di Belakang Anies 3
Mereka membawa sejumlah barang bukti berupa video dan beberapa pemberitaan di media massa.
Advokat lainnya, Surya Chandra, mengatakan, program yang disampaikan Anies itu melanggar Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih.
Jika terbukti, menurut dia, calon yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
“Kan ancaman maksimalnya adalah pembatalan calon, itu mesti dipertimbangkan oleh Bawaslu,” ucap Surya.
Menurut Surya, program yang disampaikan Anies tersebut tidak mendidik masyarakat dan hanya memberikan janji.
Jika satu RW mendapatkan dana Rp 3 miliar, kata Surya, anggaran APBD yang digelontorkan bisa mencapai Rp 8 triliun. Jumlah tersebut dinilainya fantastis.
“Yang jelas sangat tidak mendidik bagi masyarakat. Ini kan janji-janji surga. Ini suatu kampanye yang tidak cuma melanggar hukum, tetapi juga menyesatkan saya kira,” kata Surya.
Anies sebelumnya mengatakan bahwa ia akan mengadopsi program Rp 1 miliar per RW yang diusung Agus-Sylvi. Namun, Anies tidak akan memukul rata dana yang diberikan untuk setiap RW di Jakarta.
“Bahkan kami berencana lebih banyak lagi ya jumlahnya. Secara jumlah bervariasi tiap wilayah. Jadi secara prinsip itu program yang memang kami juga akan lakukan,” ujar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2017).
Nantinya, dana untuk RW yang lebih besar cakupan wilayahnya tidak akan sama dengan RW yang cakupan wilayahnya lebih kecil.
Ada beberapa catatan terkait dengan program 3 milyar per RW yang ditawarkan Anies-Sandi. Anies ternyata belum melaporkan program ini ke Bawaslu namun dia sudah mempromosikan program ini ke masyarakat. Yang kedua, Anies tidak menjelaskan mekanisme program 3 milyar per RW secara rinci bagaimana teknik pelaksanaanya. Semuanya masih ngambang.
Selanjutnya, Anies sebagai seorang pendidik mengatakan bahwa mendidik warga Jakarta itu penting. Membangun karakter masyarakat Jakarta lebih penting dibanding sekedar membangun infrastruktur. Namun Anies nampaknya memang tidak ingin kalah di putaran dua sehingga menggunakan cara pragmatis yaitu mengiming-imingi masyarakat dengan uang, tidak tanggung-tanggung jumlahnya 3 milyar per RW.
Anies yang katanya seorang yang terpelajar namun tidak tahu tentang Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih.
Kesimpulan saya, Anies mengetahui itu semua. Namun demi mendapat banyak simpati warga terutama warga kelas menengah ke bawah, Anies melakukan cara pragmatis untuk memenangkan putaran ke dua.
Sandi Meralat Program 3 Milyar/RW
Sebagaimana Anies yang beberapa kali merevisi program DP 0 rupiah setelah mendapat kritikan, kali ini sandi yang angkat bicara setelah program 3 milyar per RW dilaporkan ke bawaslu.
Sandi melakukan klarifikasi bahwa ,program yang dia gagas bukan memberikan RT/RW uang tunai Rp 1 miliar.
“Sebetulnya yang kami punya bukan dalam bentuk jumlahnya, tapi bentuk programnya jadi RW siaga,” ujar Sandiaga, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).
Sandiaga menambahkan, saat mendapat dukungan dari relawan Agus-Sylvi, dia menceritakan kemiripan program RW siaga dengan program Rp 1 miliar yang diusung Agus-Sylvi. Oleh karena itu, dia bersama Anies berencana menggabungkan dua program tersebut.
“Apa yang mereka inginkan bahwa kegiatan di RT/RW itu bisa berkembang, itu bisa disinkronkan dengan program RW siaga yang tidak memiliki fasilitas untuk mebagi-bagi Rp 1 miliar, tapi berbasis program,” ucap dia.
Mengenai pengawasan program itu, kata Sandiaga, akan melibatkan peran dari masyarakat sehingga program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemprov DKI.
“Ini bukan program bagi-bagi duit karena temen kami penasihat dari mantan pimpinan KPK Pak Bambang (Widjojanto), Pak Adnan Pandu, mengingatkan bahwa ini bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kami tidak mau berbasis uang tapi lebih berbasis program,” kata Sandiaga.
Sandi persis sama Anies. Mereka berdua terlihat kurang cermat dalam membuat program. Mereka sendiri seperti belum memahami betul nanti teknis pelaksanaannya seperti apa. Jadi masih ngambang seperti itu. Makannya ketika kembali mendapat kritik, Sandi kemudian melakukan klarifikasi.
Yang aneh, Sandi tidak lagi menyebut angka 3 milyar per RW, namun 1 milyar per RW persisi seperti program Agus-Sylvi. Padahal sebelumnya mereka mengatakan 3 milyar per RW. Apa mau direvisi lagi dari 3 milyar ke 1 milyar karena telah dilaporkan ke Bawaslu? Heheh. Saya tidak mau berspekulasi lebih jauh. Namun saya menduga, Anies-Sandi akan terus ngeles untuk setiap program-program mereka yang belum matang dan menuai banyak kritik.
(seword/gerpol)