Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melarang warganya turut serta dalam aksi Bela Islam 313 yang akan dilaksanakan Jumat 31 Maret 2017. Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan, aksi ini kental akan nuansa politik dan berhubungan erat dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI. Sementara itu, NU telah memposisikan diri tidak bermain di ranah politik praktis.
Baca:
- KH Said Aqil Siroj dan 14 Organisasi Islam Melarang Ikut Aksi 313 dan Tamasya…
- 313 Sandiaga Uno, Sang Mahluk Super Kaya Ditetapkan Tersangka?
- Rapat Aksi 313 di Markas FPI Bocor! Ini Strategi Mereka
“Ulama NU sudah punya sikap mengenai politik praktis, bahwa NU tidak terlibat dalam berbagai politik praktis termasuk dalam hal memilih. (Aksi) Ini kan hubungannya dengan kontestasi DKI,” kata Robikin dalam diskusi Redbons di redaksi Okezone, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Mengenai aksi tersebut, Robikin mengimbau penyelenggara untuk menimbang urgensinya. Sebab, hal yang menjadi tuntutan yakni kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tengah dalam proses peradilan. Ia berpendapat, tekanan massa ini dapat menjadi intervensi bagi hakim yang menyidangkan kasus Ahok sehingga berpotensi tidak independen.
Selain melarang warga dan tokoh NU ikut dalam demo, Robikin juga mengimbau penyelenggara untuk tidak mencatut nama ulama NU.
“Ada pihak-pihak lain yang seringkali mencatut nama ulama. Semalam juga saya melihat Muhammadiyah melalui Sekjennya berpesan jangan sampai penyelenggara aksi mencantumkan nama Muhammadiyah. Sama, kami juga mengingatkan jangan sampai NU dibawa-bawa,” jelasnya.
Robikin melanjutkan, tugas NU sebagai organisasi masyarakat berbasis Islam hanya boleh mengawal politik kebangsaan, bukan politik praktis.
“NU secara organisasi tidak boleh terlibat, kita hanya boleh mengawal politik kebangsaan. Urusan politik praktis serahkan ke partai politik, silakan,” pungkasnya.
(okezone/gerpol)