Kekalahan pemilihan baru-baru ini dari Gubernur Kristen Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga akan jatuh ke tangan populisme sayap kanan.
Jokowi bersiap untuk terpilih kembali pada 2019 dan kemungkinan akan menghadapi koalisi partai yang sama yang mengalahkan Ahok. Seperti yang telah dicatat oleh para ilmuwan lainnya, kekuatan kelas, etnis, agama, dan lawan yang sama mungkin akan muncul dalam pemilihan 2019.
Baca: Kekalahan Ahok Adalah Bukti Meningkatnya Kekuatan Kelompok Radikal di Indonesia
Lawan Ahok, Anies Baswedan dan pasangannya Sandiaga Uno, mengumpulkan semua kekuatan intoleransi: mobilisasi massa oleh kelompok main hakim sendiri Front Pembela Islam dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Islam, sebuah rumor bahwa jutaan orang China datang ke Indonesia secara tidak sah Dan bahwa pemilih untuk Ahok tidak akan dikuburkan di pemakaman Muslim, tuduhan palsu bahwa Ahok telah melakukan penghujatan terhadap Islam, dan Baswedan sendiri membandingkan pemilihan tersebut dengan Pertempuran Badar 624 ketika nabi Muhammad menghadapi tentara non-Muslim.
Kita harus berharap bisa melihat taktik ini lagi pada tahun 2019, ketika Presiden Jokowi kemungkinan akan berhadapan dengan mantan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan mungkin melawan Baswedan sendiri.
Ada alasan untuk khawatir tentang masa depan demokrasi Indonesia. Dunia berada di tengah ketidakstabilan dan kemunduran demokratis. Kudeta militer di Thailand dan Mesir telah mendorong negara-negara tersebut dengan tegas ke dalam otoritarianisme. Recep Tayyip Erdoğan, presiden Turki bukan lagi sebuah demokrasi.
Kemenangan orang-orang kuat terpilih di Filipina dan bahkan Amerika Serikat menjadi pertanda buruk bagi masa depan demokrasi. Apakah Indonesia akan jatuh pada intrik seorang otokrat seperti Prabowo?
Dan ada alasan lebih lanjut untuk khawatir tentang masa depan. Baswedan pernah menjadi arketipe ‘Muslim moderat’. Dia menulis tesis PhD di University of Northern Illinois mengenai masalah demokrasi dan desentralisasi di bawah ilmuwan politik terkenal Dwight King. Ia menghabiskan tujuh tahun sebagai Rektor Universitas Paramadina, mencoba untuk mengisi posisi terdepan dalam teori demokrasi perintis Nurcholish Madjid.
Ada alasan untuk waspada ketika seorang intelektual berpandangan pedas seperti Baswedan menyebarkan strategi pemilihan yang penakut. Dia tahu lebih baik. Seperti Donald Trump dan meningkatnya kejahatan kebencian di AS, retorika kampanye Baswedan akan membuat hidup lebih sulit bagi kaum minoritas di Indonesia. Tapi Baswedan memilih kekuasaan atas pluralisme.
Yang lebih meresahkan adalah Baswedan menang atas dasar itu. Ketika pemilih Muslim moderat menghargai taktik semacam itu, ada alasan untuk bertanya apakah Islam sipil yang mendasari demokrasi Indonesia yang sukses telah menjadi rentan terhadap radikalisme. Akankah Indonesia jatuh pada intrik-intrik demagog seperti Baswedan?
Namun, ada alasan untuk optimis juga. Mengobati Ahok dan Jokowi sebagai sentris teknokrat yang sama yang menjalankan koalisi non-Muslim dan liberal – menyandarkan perbedaan mereka. Jokowi bukan Ahok dalam tiga hal yang penting bagi 2019. (bersambung)
Ditulis Oleh: Jeremy Menchik, Asisten Profesor di Sekolah Studi Global Frederick S. Pardee di Universitas Boston.
(newmandala/gerpol)