Pertama dan terutama, Jokowi adalah seorang Muslim. Ahok adalah seorang Kristen. Pemimpin masyarakat sipil Muslim Indonesia mendukung demokrasi, pluralisme, dan hak-hak dasar non-Muslim, tapi itu tidak pernah berarti mereka mendukung seorang non-Muslim yang menjadi presiden atau bahkan gubernur sebuah kota seperti Jakarta yang sangat beragama Islam.
Organisasi Islam massal di Indonesia sebagian besar toleran namun mereka bukanlah kaum liberal yang percaya bahwa seseorang harus bisa memegang jabatan mana pun, terlepas dari afiliasi keagamaan mereka. Analis politik memiliki waktu yang sulit untuk memahami pemilih Muslim yang bukan sekuler liberal atau Islamis, namun mayoritas pemilih Muslim Indonesia tidak.
Data survei yang saya kumpulkan di antara para pemimpin organisasi masyarakat madani Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada tahun 2010 menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. 86 persen percaya bahwa seorang Kristen harus diijinkan untuk memegang jabatan pemerintah yang tidak ditentukan.
Tingkat toleransi semacam itu sangat tinggi bagi negara berkembang. Demikian juga, 77 persen orang Kristen percaya bahwa boleh diijinkan menjadi walikota di Manado yang berpenduduk mayoritas Kristen. Tapi hanya 47 persen yang percaya seorang Kristen harus diijinkan menjadi gubernur di Jakarta. Hanya 29 persen yang percaya bahwa seorang Kristen harus diijinkan menjadi presiden Indonesia. Dan hanya 20 persen yang percaya bahwa seorang Kristen harus diijinkan menjadi walikota di Banda Aceh.
Dengan kata lain, paling banyak 20 persen elit masyarakat madani Islam berpandangan liberal tentang pemimpin terpilih non-Muslim.
Jika kita mempersempit sampel survei kepada para pemimpin NU saja, yang paling toleran terhadap organisasi massa Islam, hanya 52 persen yang percaya bahwa seorang Kristen harus diijinkan menjadi gubernur di Jakarta.
Survei oleh Saiful Mujani dan R. William Liddle, dan oleh Robin Bush, menunjukkan bahwa pemimpin organisasi massa Islam sedikit lebih toleran daripada anggota, dan anggotanya sekitar 10 persen lebih toleran daripada publik Muslim yang lebih luas. Itu berarti seorang Kristen yang memenangkan jabatan gubernur tanpa joki Jokowi selalu melakukan tembakan panjang. Kita harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang prospek pemilihan Jokowi dari kekalahan Ahok.
Kedua, Ahok sangat rentan terhadap kampanye kotor Baswedan. Kecuali Jokowi melakukan sesuatu yang sangat bodoh, kampanye penghujatan tidak akan sesuai dengan Jokowi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Ahok. Ada juga strategi yang bisa digunakan Jokowi untuk membela dirinya sendiri yang tidak tersedia bagi Ahok.
Baswedan bukanlah politisi buruk pertama yang mengklaim bahwa mantel ‘membela Islam’ untuk memenangkan kekuasaan politik. Pendahulu Baswedan termasuk Madjelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1930an, Masyumi di tahun 1950an, Sukarno di tahun 1960an, dan Amien Rais pada tahun 1990an dan 2000an, antara lain.
Pada tahun 1930an, MIAI adalah sebuah koalisi organisasi Muslim yang disatukan oleh antipati mereka terhadap interpretasi heterodoks tentang Islam; Dalam hal ini, membela Islam bekerja. Demikian pula, pada tahun 1965 Presiden Sukarno berhasil memobilisasi dukungan dari organisasi Muslim dengan alasan membela Islam melawan sekte keagamaan animisme dan mistis di Jawa.
Membela Islam terhadap ancaman heterodoksi dan penghujatan sering berguna bagi para politisi yang mencoba mengubah identitas Muslim laten menjadi satu yang secara politis menonjol.
Tapi taktik yang umum tidak selalu menjadi pemenang. Pada tahun 1950, Masyumi gagal menggabungkan koalisi organisasi Islam karena Muslim modernis seperti Muhammad Natsir meminggirkan pengaruh NU. Baru-baru ini, Amien Rais mengerahkan politik demagogisi pada 1990-an dan lagi di Pemilu 2014 untuk mendukung Prabowo, namun sukses terbatas.
Dalam kedua kasus tersebut, NU mencegah satu kelompok untuk berbicara atas nama Islam. Sejarah semacam itu memberikan pelajaran untuk tahun 2019. Orang-orang moderat dari NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Muslim pluralis lainnya akan sangat penting untuk membela Jokowi melawan tuduhan bahwa dia adalah ‘ancaman bagi Islam’.
Ironisnya, jarak formal NU dan Muhammadiyah dari politik elektoral memiliki hasil paradoks bagi demokrasi. Dengan mengikuti resep liberal untuk memisahkan agama dan politik secara formal, mereka telah melemahkan kemampuan mereka untuk mengarahkan pengikut mereka ke arah pluralisme. Meskipun demikian, beberapa afinitas ada dan perlu usaha Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil Islam.
Banyak pengamat lebih memilih agama itu ‘lepas meja’ dalam politik Indonesia, karena itulah mereka membuat pengakuan Jokowi bahwa agama tak pelak lagi terlibat dalam politik. Tapi Jokowi benar.
Data survei mengatakan bahwa pemilih sangat mengharapkan wakil terpilih mereka untuk percaya pada Tuhan dan untuk membawa nilai-nilai agama untuk menghadapi masalah sosial. Lembaga negara mencerminkan preferensi tersebut melalui pendidikan agama, keanggotaan wajib dalam agama yang diakui, pembatasan pernikahan antar agama, pembatasan penghujatan, pembatasan dakwah antar agama, dan kebijakan lainnya. Demokrasi Indonesia tidak sekular, yang berarti kandidat untuk jabatan sering kali selaras dengan gerakan keagamaan yang kuat.
Ketiga, Jokowi adalah orang Jawa. Ahok adalah orang Cina. Latar belakang Jawa Jokowi kemungkinan akan bermanfaat pada tahun 2019. Tanpa data yang lebih bagus, sulit untuk mengetahui apakah etnis, agama, tumpul, atau kampanye Ahl untuk ‘membela Islam’ akan merugikannya.
Penggambaran simplistis pemilih sebagai primordialis atau rasional mengabaikan cara kompleks bahwa identitas mempengaruhi perilaku politik bahkan di negara-negara demokrasi industri. Dari Jacksonville ke Jakarta, kesamaan etnis memberi jalan bagi para politisi untuk membangun kepercayaan dengan pemilih dari berbagai latar belakang agama. Di Indonesia, umat Islam dari kelompok etnis beragama beragam seperti orang Bali, Dayak, dan orang Jawa cenderung lebih toleran terhadap agama daripada Muslim dari etnis yang lebih religius seperti orang Sunda, Aceh, dan Sasak.
Jadi, misalnya, orang Kristen Jawa kemungkinan akan lebih baik di antara pemilih Jawa daripada orang Kristen Tionghoa. Mengingat warisan Hadrami dari Baswedan, Jokowi mungkin memiliki keunggulan komparatif untuk dapat menarik pemilih Jawa. Itu tidak berarti Jokowi harus memainkan kartu bumiputra (anak tanah) pada pemilihan 2019.
Sekali lagi, demagoguery tidak memiliki tempat dalam politik demokratis. Kesehatan jangka panjang negara bergantung pada pemimpin negara dan masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai yang membuat demokrasi bekerja-toleransi, kesetaraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat – terhadap visi nasionalisme xenofobik dan intoleransi strategis yang dimanfaatkan oleh demagog dan otokrat. (selesai)
Ditulis Oleh: Jeremy Menchik, Asisten Profesor di Sekolah Studi Global Frederick S. Pardee di Universitas Boston.
(newmandala/gerpol)