Saya bukan buzzer, cuma seorang ibu rumah tangga yang iseng fesbukan saja.
Saya juga tidak peduli apakah yang menang di Pilkada DKI paslon 1,2 atau 3. Karena saya nggak ada untung atau rugi sedikitpun.
Tapi saya peduli tentang banjir di Jakarta, walaupun saya orang Depok, bukan berarti tidak boleh peduli tentang kondisi Jakarta, karena saya sering sekali mengunjungi Jakarta untuk macam-macam urusan, sehingga urusan kelancaran lalu lintas, kenyamanan transportasi publik dan soal banjir menjadi perhatian saya.
Mungkin Ahok sudah tidak mau kampanye soal banjir, toh orang-orang banyak yang enggan peduli soal banjir dan upaya Ahok karena alasan politik.
(baca: Bukit Duri Banjir, Karena Mereka Menolak Direlokasi)
Tapi sebagai ibu-ibu nganggur yang sempat-sempatnya googling berita-berita online, dengan mudah saya menemukan jawabannya mengapa banjir di Bukit Duri, Kampung Melayu, Bidaracina dan sekitarnya masih terjadi.
Berikut poin-poin yang saya dapat dari hasil googling:
- Sejak jaman Gubernurnya Foke dan Presidennya SBY, sudah diterima hasil kajian Departemen PU (Balai Besar Ciliwung Cisadane) bahwa air luapan kali Ciliwung mestinya bisa dialihkan ke Banjir Kanal Timur. proyek tersebut secara fisik dikerjakan PU dan Pemda DKI kebagian penataan wilayah
- Saat Ahok mulai in charge sebagai Gubernur ia mematok target agar proyek sodetan yang tertunda pelaksanaannya oleh Foke itu segera selesai.
- Proyek sodetan Kali Ciliwung itu mensyaratkan agar kali Ciliwung di titik Kampung Pulo dan Bukit Duri dinormalisasi, untuk itu mau tidak mau warga di bantaran kali mesti direlokasi, dan suka tidak suka, secara teknis kali Ciliwung mesti dipasangi sheet pile (turap beton) di sisi sungai
- Kalau sodetan Ciliwung ke BKT selesai, Ahok akan mulai konsentrasi ke puluhan titik lain berupa saluran drainase dan waduk yang perlu dibenahi di DKI, jika drainase ke BKT dan waduk lancar maka luapan kali Ciliwung bisa dikendalikan dan tidak menyebabkan banjir.
(cek antaranews.com: Sodetan Ciliwung-KBT bebaskan Kampung Pulo, Bukit Duri dari banjir) - Tetapi fase terpenting yaitu sodetan ke BKT di titik Bidaracina terlambat pelaksanaannya, gara-gara Pemda digugat ke PTUN oleh warga Bidaracina yang diwakili Yusril Ihza M sebagai pengacara
Pemda DKI kalah karena disebutkan ada kesalahan ketik 1 angka di Surat Kepgub yang berpengaruh luas wilayah yang akan digusur di Bidaracina bertambah sekian meter persegi.
Ahok protes karena tidak ada maksud Pemda menambah luas area inlet ke BKT, jadi hal itu semata kesalahan ketik oleh staf Pemda. namun kemudian di tingkat kasasi Pemda menang. (cek metrotvnews.com: Menang kasasi, proyek sodetan dikebut)
- Hingga saat ini inlet (pembelokan arus Ciliwung ke BKT) di Bidaracina belum selesai dikerjakan, karena tertunda oleh tuntutan ganti rugi dari warga. Pemda belum bisa membayar ganti rugi yang diminta karena belum ada penetapan batas dari BPN
- Status para warga yang menggugat Pemda di Bidaracina itu sesungguhnya hanyalah penyewa tanah, sedangkan pemilik tanah asli yaitu seorang warga keturunan Cina dan PT Asuransi Jiwasraya, sudah menyetujui nilai ganti rugi itu.
- Jadi kalau di medsos orang teriak-teriak mentertawakan Ahok tentang banjir di Bukit Duri, SMAN 8, Bidaracina, Rawajati, Cililitan, Kampung Melayu itu mungkin pada nggak punya waktu atau males googling jadi dimaklumi saja.
Sedangkan tokoh-tokoh yang sudah kenyang membahas soal banjir Jakarta dan solusinya seperti Foke, SBY, Djan Faridz, Boediono, Jusuf Kalla, dan yang lainnya, itu mereka sudah paham masalahnya dan senyum senyum saja melihat Ahok dibantai lawan-lawan politik dan urban poor activist di medsos.
Tokoh-tokoh itu tahu persis bahwa solusi itu memang cuma Ahok yang berani melaksanakan hingga tuntas dengan segala tantangannya
Jadi bukan karena Ahok pilih-pilih titik di mana ada warga kumuh yang mesti digusur sedangkan wilayah PIK dan Kelapa Gading yang mewah aman dari gusuran, atau maunya Ahok bahwa sungai Ciliwung mesti dibeton, itu memang sudah jadi keputusan teknis Departemen PU sebagai pelaksana proyek normalisasi Ciliwung
Masalahnya bagi Ahok sebagai gubernur DKI, dia harus jadi partner aktif Departemen PU sebab dana APBN untuk beberapa tahap proyek ini sudah turun sejak jaman Foke.
Nah, setelah membaca secara lengkap poin-poin di atas, anda pasti maklum kenapa aneka postingan bullshit soal banjir DKI nggak bakal ngaruh ke saya, simply because I’m not a partisan.
Saya pro Jakarta yang kalinya bersih dan tidak bikin banjir, sehingga kalau saya mesti ke Jakarta ngurus ini itu saya bisa nyaman.
sumber: akun FB Nunik Iswardhani
(gerpol)