Jakarta – Usulan hak angket soal ‘Ahok-Gate’ akan dibacakan di sidang paripurna DPR hari ini. PDIP optimistis usulan itu tak akan berhasil karena mendapat penolakan dari 6 fraksi di DPR.
“Itu hasil kesepakatan Bamus DPR. Dibacakan supaya anggota dan masyarakat paham dengan apa yang diusung para pengusung angket,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (23/2/2017).
(Baca: Pembenci Ahok Kejang-Kejang, Kata Sekjen PDIP ‘Ahok Gate’ Tidak Akan Lolos)
Seperti diketahui, 4 fraksi yang menginisiasi ‘Ahok-Gate’ adalah Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Namun fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah minus PAN, yakni PDIP, PKB, NasDem, Hanura, PPP, dan Golkar sudah menyatakan secara terbuka menolak usulan hak angket itu
“Semua paham, 6 Fraksi lain sudah membuat kesepakatan untuk menolaknya,” ucap Hendrawan.
(Baca: Menuju Khilafah Bersama Anies Baswedan, PKS dan FPI)
Isu hak angket kepada pemerintah ini digulirkan karena status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang tidak dinonaktifkan meski statusnya telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Ahok belum dinonaktifkan dengan pertimbangan ada dakwaan alternatif yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
(Baca: Mengapa Ahok Tidak Dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI?)
PDIP sendiri menganggap dalam menyikapi hal ini, hak angket bukanlah jawabannya. Hendrawan menilai lebih baik DPR mengundang menteri terkait seperti yang telah dilakukan Komisi II dengan mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo, Rabu (22/2).
“Cara yg lebih elegan adalah mengundang Menteri untuk memberi klarifikasi. Itu sudah dilakukan kemarin di Komisi II,” tutur anggota Komisi XI itu.
Lantas apakah usulan tersebut tidak akan menjadi cuma-cuma mengingat fraksi yang menolaknya lebih banyak daripada yang menyetujuinya?
“Dalam konteks politik akal sehat dan politik persaudaraan, bukan perseteruan, kami yakin teman-teman pengusul pada saatnya memahaminya,” jawab Hendrawan.
Ketua DPP PDIP itu berharap agar partai-partai melakukan politik yang menenteramkan. Bukan justru sebaliknya.
“Politik akal sehat bermuara pada politik yang teduh, bukan politik yang gaduh,” sebut Hendrawan.
(detik/kompas)