Terungkap saat Anies Baswedan menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, terkait 4 kasus korupsi dan penggelapan dana.
Kasus itu seperti pengadaan proyek VSAT (Very Small Aperture Terminal), kelebihan dana sertifikasi guru sebesar Rp 23,3 T, manipulasi 381 proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp 942 M dan 20 persen anggaran pendidikan yang tidak direalisasikan dengan baik di daerah-daerah.
Hal tersebut diungkap oleh Direktur Lembaga Pemantau Akuntabilitas Pendidikan (LPAP) Abi Rekso dalam dialog publik “Relasi Indeks Prestasi Pendidikan dan Dugaan Praktik Korupsi” di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Baca: Pencitraan Anies Baswedan dan Buruknya Birokrasi Kemendiknas
Hadir dalam dialog, peneliti anggaran Seknas FITRA Gulfino Guevarrato dan peneliti LIPI Anggi Afriansyah, dipandu oleh Maria Anneke.
LPAP juga menyoroti dugaan praktik korupsi Anies, seperti proyek pengadaan VSAT (Very Small Aperture Terminal) yang diduga melibatkan adik Anies (Rasyid Baswedan) dan kelebihan dana sertifikasi guru sebesar Rp 23,3 T.
“ICW merilis adanya manipulasi 381 proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp 942 M pada masa Anies,” rinci Abi.
Riset FITRA menunjukkan besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen tidak direalisasikan dengan baik di daerah-daerah,” kata Gulfino.
Belanja langsung atau program rata-rata di bawah 30 persen, sebagian besar habis untuk belanja tidak langsung atau biaya pegawai, lanjut Gulfino.
Sering terjadi diskontinuitas dalam hal kebijakan setiap pergantian rezim atau menteri.
“Menteri-menteri baru terjebak pada populisme, seperti Anies mengajak orang tua mengantar anak ke sekolah, tetapi bagaimana kalau si anak tidak punya orang tua?” kritik Anggi. Apalagi di era media sosial, menteri-menteri sibuk mencari popularitas, lanjut Anggi.
Masih percaya Anies bersih? Belum lagi soal renovasi rumah pribadi Anies yang menggunakan anggaran negara.
Ayo usut! (tribunnews/gerpol)