Terbongkar! Dulu Anies Benci 1 Milyar Per RW Milik Agus, Sekarang Malah Jadi 3 Milyar

1097042
Berbagi di Facebook
Tweet di Twitter

Kenapa saya menulis ini strategi Anies untuk membayar DP membeli DKI Jakarta?

Masih ingat bagaimana si Anies ini sangat-sangat mem-bully program Agus yudhoyono untuk memberi tiap RW uang operasional dengan nominal 1 milyar per RW. Berikut kutipan jelasnya.

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir program pemberian uang Rp 1 miliar untuk tiap rukun warga oleh calon gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Anies, pemberian uang sebanyak Rp 1 miliar bisa menimbulkan ketidakadilan. Sebab, dalam satu rukun warga bisa terdiri atas delapan dan sampai 25 rukun tetangga, sehingga pembagiannya akan sulit untuk disamaratakan dengan RW di Jakarta.

Anies mengatakan, ketimbang diberikan uang, lebih baik diadakan kegiatan nyata. Kegiatan itu di antaranya kompetisi seni, olahraga, dan penyuluhan pendidikan bagi keluarga. Dengan begitu, berapa pun angka yang dibutuhkan, Anies berjanji akan memenuhinya bila terpilih sebagai gubernur.

“ Jangan sekadar bagi-bagi uang . Menarik kelihatannya, tapi apa yang mau dikerjakan belum jelas,” kata Anies di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Ahad, 27 November 2016.

Anies mengatakan bahwa dirinya ingin menghormati warga Jakarta . Dia juga tidak ingin merendahkan mereka seakan-akan bisa dibeli dengan rupiah. “ Saya tahu orang Jakarta tidak bisa dibeli pakai rupiah. Mereka punya harga diri ,” ucapnya. (sumber Adopsi Program AHY dengan Menaikkan Nominal)

Wow! Orang ini benar-benar tidak tahu diri, selalu saja menjilat ludahnya sendiri, bagaimana tidak, disaat dulu dia begitu getolnya menyindir atas ketidaksetujuan atas program yang dicanangkan Agus-Sylvi dan sekarang malah mengadopsinya dengan nominal maksimum 3 kali lipat. (sumber Adopsi dengan Melipatgandakan Iming-Iming Rupiah)

Memang benar Anies mengatakan bahwa maksimum bisa sampai 3 Milyar per RW untuk seluruh DKI Jakarta. Bisa kurang, tapi tentu saja kita bisa berasumsi bahwa dana yang harus disediakan adalah :

Jumlah RW DKI Jakarta : 2.709 (data Oktober 2014)

Jumlah keseluruhan dana yang diperlukan : 2709 x 3 Milyar = 8127 Milyar atau 8,127 Triliun

Mungkin memang diperhitungkan kecil masih sekitar 11,6 persen dengan asumsi APBD DKI Jakarta 70 Triliun. Kecil menurut mereka, karena mereka bisa membeli suara rakyat DKI Jakarta dengan uang rakyatnya sendiri. Wow Kedua! Ini yang dimaksud dengan DP 0 ala Anies, dengan hanya janji uang yang akan diterima lebih besar hingga 3 kali lipat, si Anies bisa dengan mudah memperoleh rumah, rumah barunya di Balai Kota DKI Jakarta.

Begitu picik pikiran mereka ini, sudah miskin program sekarang masih saja adopsi dan adopsi terus program orang lain, masih ingat dengan KJP? Anies akan menamakan KJP Plus, dengan embel-embel bisa tarik tunai. Saya beranggapan bahwa sasaran Anies ini adalah orang tua (yang tidak tahu diri) untuk bisa menarik tunai uang milik anaknya dan bisa dibelanjakan untuk keperluan di luar keperluan sekolah.

Jadi sasarannya bukan lagi untuk pendidikan anak yang memperoleh KJP Plus, tetapi untuk menjaring suara lebih dengan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat bawah yang sangat mudah terprovokasi, sangat mudah diiming-imingi dengan uang yang mengalir drastis dan gratis tiap bulan ke kantong pribadinya, Shame on You Anies.

Saya beranggapan Anies sepertinya masih belum pernah mengenal CSR atau Corporate Sosial Responsibility yang bisa digunakan untuk pembangunan di wilayah DKI Jakarta, kenapa tidak itu saja yang dikampanyekan, apa karena Ahok-Djarot lebih pintar menggunakannya daripada Anies?

Kata yang sengaja saya cetak tebal pada paragraf terakhir “ Saya tahu orang Jakarta tidak bisa dibeli pakai rupiah. Mereka punya harga diri,” Warga Jakarta masih punya harga diri, dengan program Agus yang Anies adopsi apa ini namanya 3 kali lebih merendahkan harga diri warga Jakarta?

Apa ini yang dinamakan konsep DP 0 Rupiah ala Anies? Dengan tidak usah menabung dan hanya mengubar janji apabila telah terpilih akan ada 8,127 Triliun uang rakyat untuk jaminan kemenangannya dibagi untuk seluruh warga Jakarta secara merata, tanpa tahu peruntukannya, tanpa tahu bagaimana pengawasannya. Masyarakat kita bukan mereka yang bisa diandalkan untuk memegang uang dengan nominal yang begitu besar, apa nanti kita tunggu saja apa kasus pelaporan penyelewengan dana rakyat akan banyak di KPK dengan tersangka ketua RW seluruh wilayah DKI Jakarta? Who Knows?

Ya seperti itulah …

ASMORO

(seword/gerpol)