Ramainya perbincangan soal kontrak politik berisi penerapan nilai-nilai syariat Islam jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendapat respon beragam dari warga. Rata-rata mereka menolak kontrak politik Jakarta Bersyariah ini.
Farhan Wibiandra (20), salah satunya. Warga Setiabudi ini menyatakan ketidaksetujuannya apabila Jakarta Bersyariah diwujudkan. Mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta ini juga menyesalkan adanya kontrak politik yang terkesan mengedepankan golongan tertentu itu.
“Orang Jakarta ini berasal dari berbagai macam kalangan. Sangat tidak cocok jika diterapkan peraturan syariah seperti itu,” kata Farhan, yang ditemui di bilangan Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).
Kekhawatiran juga muncul karena konsep Jakarta Syariah dianggap bertentangan dengan dasar negara, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Michelle (40), karyawan swasta, menganggap penerapan kebijakan Jakarta Bersyariat cenderung akan berdampak negatif ke seluruh Indonesia. “Jakarta ini kan barometer Indonesia. Kebijakan semacam itu akan membuat gejolak di seluruh Indonesia yang masyarakatnya majemuk” ujar pria yang mengaku tinggal di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, ini.
Baca:
- Nenek Pendukung Ahok Ini Dicekik Pendukung Anies
- Heboh, Soal ISIS dan Jakarta Syariah, Sesama Pendukung Anies Berkelahi di Medsos
- Dulu Anies dan Pandji Mencaci Soeharto dan Cendana, Sekarang Menjilat-Jilat Minta Dukungan
Dia juga sangat terganggu dengan rencana penerapan Peraturan Daerah Syariah hanya karena ingin mengambil simpati salah satu golongan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta. “Sangat disayangkan jika kontrak politik Jakarta Bersyariah ini ternyata sebagai alat kampanye. Tentu membuat kekhawatiran juga bagi warga,” kata Michelle.
Pendapat serupa juga dilontarkan Wibye Kuswara (30), pegawai sebuah bank di kawasan Kuningan, bahwa konsep Jakarta Bersyariah tidak akan cocok diterapkan di Jakarta yang sangat plural. “Lagipula konsep Jakarta Bersyariah seperti apa yang ingin diterapkan? Ini kan tidak jelas,” ujarnya, saat ditemui di seputar Kuningan.
Wibye menyesalkan, jika kontrak politik yang mengedepankan semangat golongan ini diterapkan sebagai bagian dari dukungan politik tertentu. “Perda-perda yang muncul nantinya juga pasti tidak akan konsisten dan malah digerakkan oleh ormas tertentu,” kata dia.
Meski begitu, ada juga warga yang menilai Jakarta Bersyariat punya kemungkinan untuk memperbaiki pergaulan anak muda dan menekan kejahatan. “Tapi, saya enggak terlalu yakin bisa diterapkan. Pasti pro dan kontranya tinggi,” ujar Stephani Kusuma Wardani (34), warga Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, yang bekerja sebagai PNS.
(politikrmol/gerpol)